LAHIRNYA POPDA

Menelusuri Organisasi POPDA dan kegiatan dalam sejarah Indonesia perlu diawali dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indoenesia. Pada 16 Agustus 1945 bertempat di kediaman Laksamana Muda Maeda (Jepang) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan oleh para tokoh nasional Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Wikana, Adam Malik, Sukarni, dll.

Pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 kurang lima menit waktu setempat, di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta, diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Ir. Soekarno di depan rakyat Indonesia. Bendera Merah Putih, yang pada hari bersejarah itu dikibarkan dengan khidmat oleh Latief Hendraningrat dan Suhud Marokusuma sebagai tanda lahirnya negara Republik Indonesia, adalah hasil jahitan pada malam sebelumnya oleh Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno.

Peristiwa bersejarah lainnya yang perlu dicatat adalah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945 yang berlangsung di Yogyakarta.

Pada awalnya, yang diangkat sebagai Panglima Besar adalah Soepriadi, seorang bekas Shodanco (Komandan Pleton) PETA dari Blitar, yang dikabarkan telah gugur setelah gagal mengadakan pemberontakan terhadap Jepang.

Mohammad Hatta dalam bukunya yang berjudul Indonesia Patriot (Memoirs) pada halaman 250 mengungkapkan mengenai pembentukan Angkatan Bersenjata Tentara Keamanan Rakyat. Pada 4 Oktober 1945, Didi Kartasasmita mengemukakan kepada Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, bahwa beberapa teman bekas perwira KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) telah bersedia untuk menyumbangkan tenaganya dalam pembentukan organisasi Angkatan Bersenjata atau Tentara Keamanan Rakyat.

Ketika Mohammad Hatta menanyakan bagaimana ikatannya dengan sumpah kesetiaan KNIL kalau masuk ke dalam Tentara Keamanan Rakyat, dijawab oleh Didi, bahwa hal itu tanggung jawab masing-masing. Didi Kartasasmita juga menyatakan agar diperkenankan untuk menanyakan hal itu pula kepada bekas perwira KNIL yang paling senior yaitu Mayor Oerip Soemohardjo.

Keesokan harinya Mayor Oerip Soemohardjo menghadap Mohammad Hatta karena Presiden Soekarno sedang ke luar kota. Mohammad Hatta menjelaskan Republik Indonesia kini sedang menyusun organisasi angkatan bersenjata yang harus dibentuk secepatnya. Mohammad Hatta menanyakan Mayor Oerip Soemohardjo apakah ia bersedia menerima perintah melaksanakan hal itu. Mayor Oerip Soemohardjo menyatakan kesediaannya melakukan tugas tersebut. Ia juga mengutarakan pendapatnya agar pusar Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat itu sebaiknya didirikan di Purwokerto, di tengah Pulau Jawa. Tetapi seminggu kemudian ia mengubah pendapatnya dan menyatakan sebaiknya di tempatkan di Yogyakarta.

Sebagai Menteri Pertahanan telah dipilih Sultan Hamengkubuwono IX dan Jenderal Sudirman (bekas Daidanco, Komandan Batalion PETA) menjadi Panglima Besar Tentara Republik Indonesia.

Dengan demikian organisasi Angkatan Bersenjata Tentara Keamanan Rakyat mulai tersusun mantap. Timbulnya pemikiran ke arah tugas pengangkutan bekas tentara Jepang dan APWI itu, bermula ketika berlangsung perundingan awal dengan pihak Sekutu pada bulan Januari 1946 hingga 23 April 1946, yang menghasilkan persetujuan yang harus dilaksanakan oleh Markas Bekas Tentara Keamanan Rakyat dalam bentuk organisasi POPDA.