KONTAK DENGAN UNI SOVIET (BAGIAN 1)

Kontak dengan Uni Soviet diadakan demi keseimbangan. Sesudah menguraikan sikap Amerika Serikat terhadap sengketa Indonesia-Belanda, kiranya tepat sekali jika sikap Uni Soviet sebagai negara adikuasa lainnya dijelaskan. Pemerintah Uni Soviet senantiasa mendukung posisi Indonesia sebagai pernyataan solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan negara terjajah dalam menentang penjajahan.

Sikap Uni Soviet yang anti-kolonial dan pro-Republik Indonesia itu terkandung dalam pidato-pidato wakil Ukraina Dr. Dmitri Mauilsky di depan Dewan Keamanan tanggal 7 Februari 1946 dan 9 Februari 1946. Intisari pidato tersebut tercakup dalam surat wakil Ukraina kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 22 Januari 1946 yang isinya sebagai berikut :

"Delegasi Soviet Sosialis Ukraina ke sidang pertama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertindak atas instruksi dari Pemerintahnya, menarik perhatian Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai ayat 35 (I) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terhadap situasi yang kini timbul di Indonesia."

"Seperti telah diketahui di negeri itu dalam masa beberapa bulan aksi militer yang ditujukan terhadap penduduk pribumi telah ditiadakan, dalam mana tentara reguler Inggris dan juga pasukan musuh Jepang mengambil bagian."

"Menurut pendapat pemerintah Ukraina, situasi tersebut telah menciptakan keadaan ancaman terhadap perdamaian dan ketenteraman dunia seperti yang dimaksud dalam ayat 34 dari Piagam."

"Delegasi Ukraina meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan penyelidikan seperlunya dan mengambil tindakan sesuai dengan Piagam agar mengakhiri situasi dewasa ini."

Surat dan pidato tersebut adalah sebagai jawaban terhadap tuduhan Iran bahwa kericuhan di Azerbaijan, wilayah utaranya, terjadi karena campur tangan pasukan Uni Soviet. Resolusi wakil Ukraina itu akhirnya tidak dapat diterima oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sengketa Indonesia itu kembali keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pendirian pemerintah Uni Soviet itu mulai mengalami perubahan sesudah berkuasanya kabinet Hatta pada bulan Januari 1948. Terutama sesudah Hatta menolak usul Uni Soviet untuk menerima Perjanjian Konsuler yang telah diusahakan oleh Wakil Pemerintah Republik di Praha, dengan persetujuan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin yang beraliran kiri.

. . . bersambung