PERSIAPAN MENGHADAPI SEKUTU

Indonesia jelas mempersiapkan diri untuk menghadapi pendaratan Sekutu. Hal itu merupakan kontak pertama Republik Indonesia dengan kekuatan asing dan sekaligus merupakan permulaan kegiatan diplomasi Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan. Presiden Soekarno membuat suatu pernyataan yang ditujukan pada Laksamana Lord Louis Mountbatten. Isi pokok pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara psikologis bangsa Indonesia pada waktu ini banyak terpengaruh oleh dua faktor : Pertama, oleh cita-cita Indonesia merdeka; Kedua, oleh propaganda Belanda dari Australia mengenai maksud Belanda untuk mengembalikan jajahannya.
2. Bekas pemerintah kolonial Belanda di Australia seperti yang disiarkan radio menyatakan bahwa NICA akan mengambil alih administrasi pemerintah di Indonesia;
3. Hal ini telah membangunkan kecurigaan di kalangan bangsa Indonesia, karena ini berarti bahwa akan kembalinya rezim kolonial Belanda;
4. Hal ini telah mempengaruhi pendirian bangsa Indonesia yang tidak ingin kembali dijajah dan mereka bersedia untuk mempertahankan pemerintah Republi Indonesia dengan pengorbanan apapun;
5. Bangsa Indonesia tidak membenci bangsa Belanda, tetapi dengan segala kemampuannya menolak didirikannya kembali pemerintahan kolonial;
6. Siaran radio dari Australia tersebut telah menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat.

Pernyataan Presiden Soekarno tersebut disusul pula oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo kepada bangsa Indonesia yang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan tentara Sekutu. Isi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Datangnya tentara Sekutu untuk menggantikan tentara Jepang itu tidak berarti bahwa kemerdekaan Indonesia terhapus;
2. Oleh karena itu rakyat Indonesia harus bersikap netral kepadanya, dengan tenang dan tenteram menunjukkan kemauan pasti untuk tetap merdeka, akan tetapi menunjukkan ketertibannya, berdisiplin kepada peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintahnya sendiri dan oleh pemerintah balatentara Sekutu yang bersifat kepolisian itu.
3. Rakyat Indonesia harus insyaf, bahwa perjuangan kita dalam fase sekarang ini ialah perjuangan diplomatik. Kemudian menyusul Maklumat Politik pemerintah 1 November 1945 yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut : a) Politik damai dan hidup berdampingan secara damai; b) Politik tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain; c) Politik bertetangga baik dan kerja sama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain; d) Politik berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam mengatur strategi selanjutnya terutama dalam menghadapi Sekutu, Soekarno-Hatta mengambil langkah-langkah lebih jauh, yang terpenting diantaranya ialah menyetujui usul penggantian kabinet Presidensial dengan kabinet Parlementer yang dipimpin oleh Soetan Sjahrir, seorang tokoh yang dianggap moderat dan bersih dari tuduhan bekerja sama dengan Jepang. Penggantian kabinet tersebut merupakan pula tuntutan kekuatan politik dalam negeri waktu itu di Indonesia.