PENDARATAN SEKUTU

Untuk Indonesia bagian Timur (kecuali Bali dan Lombok) dan Kalimantan, pendaratan dilakukan oleh Tentara Australia yang mempunyai komando tersendiri. Pada 15 September 1945 Sekutu (Inggris) merapat di Tanjung Priok di bawah pimpinan Laksamana Muda W.R. Patterson sebagai wakil dari Laksamana Lord Louis Mountbatten. Di samping kapal perang Inggris Cumberland, terdapat juga kapal perang Belanda Tromp, yang membawa tentara Belanda dan personil NICA yang berada di bawah pimpinan van der Plas yang diperbantukan pada pimpinan perang Sekutu di Indonesia AFNEI (Allied Forces Netherland East Indies) mewakili pemerintah Belanda.

Tatkala pihak Inggris mengetahui situasi pergolakan di Indonesia, walaupun pasukan-pasukannya sudah merapat di Tanjung Priok, mereka belum berani memerintahkan melakukan pendaratan. Letnan Jenderal Sir Philips Christison Panglima AFNEI sebelum pendaratan mengeluarkan pernyataan pada 29 September 1945 dari Kandi sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia tidak akan disingkirkan dan diharapkan akan terus dapat melaksanakan pemerintahan sipil di wilayah di luar daerah yang diduduki oleh tentara Inggris;
2. Tentara Belanda tidak akan diikutsertakan dalam pasukan yang mendarat, berhubung bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa mereka akan menentang pendaratan jika Belanda ikut serta;
3. Bermaksud akan menemui pemimpin-pemimpin pelbagai gerakan dan memberitahukan mereka tujuan kedatangan Inggris;
4. Bermaksud akan membawa wakil Belanda dan pemimpin Indonesia bersama pada Pertemuan Meja Bundar yang secara gigih ditentang Belanda.

Pernyataan itu memberi pengaruh yang positif kepada bangsa Indonesia karena menurut Ide Anak Agung Gde Agung "dalam kenyataannya merupakan pengakuan de facto Sekutu terhadap pemerintah Republik Indonesia."

Jenderal Christison ketika tiba, dalam konferensi pers membeberkan tugas utama pasukan Sekutu. Ditanya, apa yang akan terjadi di wilayah luar enclave yang akan diduduki tentaranya, Jenderal Christison menjawab : "Things will have to go on as they are" (segala sesuatu harus berjalan sebagaimana biasanya) sampai NICA tiba; kita tak dapat bertanggung jawab. Bagian kalimat "go on as they are", diartikan sebagai pemberian pengakuan de facto kepada kepemimpinan Republik Indonesia. Menurut Alastair M. Taylor yang juga hadir dalam konferensi pers itu, keputusan untuk memberi pengakuan de facto kepada Republik Indonesia diambil kabinet atas nasehat Mr. Bevin.

Sebaliknya bagi pihak Belanda pernyataan tersebut merupakan suatu hal yang negatif, karena Belanda merasa bahwa Sekutunya tidak menghormati kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan melanggar "Civil Affairs Agreement"  yang dibuat London. Belanda sangat kecewa terhadap Jenderal Christison dan Van Mook segera mengajukan protes kepada Inggris.

Pendaratan tentara Sekutu di Indonesia 29 September 1945 dilakukan dengan formasi sebagai berikut:

1. 23rd Indian Division, di bawah pimpinan Mayjen D.C Hawthorn (untuk daerah Jakarta);
2. 5th Indian Division, di bawah pimpinan Mayjen Mansergh (untuk daerah Surabaya);
3. 26th Indian Division, di bawah pimpinan Mayjen H.I Chambers (untuk daerah Sumatera, di Padang dan Medan).

Penggunaan divisi-divisi India oleh AFNEI berpengaruh juga bagi Indonesia dan menimbulkan masalah yang menguntungkan. Tentara India sebagai bangsa Asia, yang juga sedang memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya, bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Banyak prajurit-prajurit India menganut agama Islam, seperti halnya dengan sebagian besar bangsa Indonesia. Akibat dua faktor tersebut banyak tentara India yang melarikan diri memihak kepada Republik dan membentuk Brigade Internasional.

Keberadaan tentara India itu menimbulkan protes dari pemimpin Partai Kongres India seperti Nehru dan dari tokoh Liga Muslimin India seperti Mohammad Ali Jinnah yang memprotes Inggris tentang penggunaan tentara India di Indonesia. Apalagi setelah mendengar terjadinya pertempuran-pertempuran di Indonesia dan khusunya di Surabaya, maka mereka mendesak agar tentara India secepat mungkin dipulangkan ke tanah airnya. Oleh karena itu Inggris merencanakan agar pada bulan Maret 1946 divisi-divisi India sudah ditarik dari Indonesia.